Penulis: Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan religius, ketika bertemu dengan sistim demokrasi liberal maka sentimen dan isu agama mendapatkan saluran untuk tampil ke ruang publik secara leluasa. Kelompok-kelompok radikal-ekstrimis pun mendapatkan panggung legal untuk memperjuangkan agendanya.

tidarheritage.org Hubungan agama dan negara di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, berbeda dari masyarakat Barat yang sekuler, atau negara-negara kesultanan di Timur Tengah. Di sini kelahiran negara sangat berhutang jasa pada gerakan dan perjuangan keagamaan, khususnya Islam, sehingga agama dan negara tak terpisahkan, sekalipun bisa dibedakan. Pancasila adalah ideologi penghubung antara keduanya. Jika cermati, dalam kelima sila itu terdapat elemen dan spirit paham teokrasi, liberalisme dan sosialisme. Ketiganya disintesakan sebagai ideologi negara, suatu eksperimentasi historis-politis  yang akan meniadi kontribusi Indonesia pada teori kenegaraan dan menjadi model dunia kalau saja berhasil.

Ketuhanan dan Kebertuhanan

Dari segi bahasa, yang pertama merujuk pada sebuah pemikiran konseptual-filosofis sedangkan yang kedua merupakan “kata kerja”, wilayah praksis.  Negara dan warganya secara konstitusional peduli dan meyakini adanya Tuhan, bukannya sebuah negara sekuler ataupun ateis. Adapun pemahaman dan praktek kebertuhanannya masuk pada wilayah pribadi dan komunal yang dilindungi dan difasilitasi negara. Makanya di Indonesia terdapat Kementerian Agama yang  membina pendidikan dan kehidupan beragama. Sedikitnya 60 triliun APBN disalurkan melalui Kemenag, sebuah anggaran yang cukup besar. Belum lagi biaya kegiatan keagamaan yang dibelanjakan oleh BUMN dan departemen lain, sehingga jumlah dana untuk kehidupan beragama di atas 60 triliun. Kenyataan ini sudah mematahkan tuduhan  bahwa negara dan pemerintah itu anti Islam.

Akhir-akhir ini muncul pertanyaan bernada protes, mengapa jumlah agama yang diakui pemerintah hanya enam, mengingat definisi agama sesungguhnya cukup inklusif, tidak sebatas enam agama yang kesemuanya merupakan agama pendatang (asing). Ketika kita memunculkan istilah asing dan pribumi, akan menimbulkan implikasi baru yang cukup serius ketika dialamatkan pada agama. Konsep Tuhan, nabi, kitab suci, dan aturan peribadatan tidak bisa dimonopoli pengertiannya oleh komunitas agama yang kebetulan diakui pemerintah. Bahkan konsep ketuhanan dalam masing-masing agama dan kepercayaan pun berbeda. Begitu pun tentang konsep nabi dan kitab suci. Jadi, definisi dan penetapan sebuah agama merupakan produk politik yang berimplikasi pada anggaran belanja negara dan pejabat birokrasi untuk membinanya.

Penodaan Agama

Tidak hanya definisi agama, berbagai isu tentang penodaan, penistaan, dan pelecehan agama juga dipermasalahkan akhir-akhir ini. Tidak mudah memutuskan seseorang menodai agama mengingat di sana tidak ada kesepakatan bulat siapa yang memiliki mandat atau otoritas untuk bicara atas nama agama. Setiap agama memiliki pluralitas mazhab dan ulama yang tingkat ilmunya dan sudut pandangnya berbeda.  Persoalan menjadi semakin sulit andaikan penjelasan akhir harus datang dari Tuhan yang diyakini sebagai pencipta agama yang diturunkan untuk manusia lewat rasulNya. Jadi, jangankan minta klarifikasi dan konfirmasi pada Tuhan, sedangkan pada rasulNya saja mustahil dilakukan.

Lalu, adakah berarti kita bisa seenaknya merendahkan dan mempermainkan agama? Ketika nilai-nilai agama dielaborasi dan dituangkan ke dalam formula UU dan etika sosial, maka pengamanan dan tindakan hukumnya lebih mudah jika ada yang melanggar. Oleh karena itu, sekalipun agama diyakini datang dari Tuhan, namun implementasinya memerlukan instrumen negara. Contoh paling mudah adalah lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), substansi dan fungsinya sangat religius karena semua agama anti korupsi. Para koruptor itu telah menghina agama, melanggar peraturan negara, merusak etika sosial, dan menyengsarakan rakyat.

Menghargai agama membutuhkan sikap empati pada pemeluknya. Begitu pun penistaan agama, biasanya pelakunya tidak punya empati bahwa yang dia ucapkan dan lakukan itu menyakiti perasaan pemeluknya. Oleh karenanya penodaan dan penistaan agama lebih berkaitan dengan etika relasi antar pemeluk agama, bukannya manusia dan Tuhan. Dalam kaitan ini, menyampaikan ucapan selamat ketika teman beda agama merayakan hari besar agamanya, ucapan ini lebih bersifat menghargai persaudaraan sosial, bukan wilayah teologis.  Apakah manusia akan mencaci atau memuji agama, tindakannya tidak akan mempengaruhi kebesaran dan jabatan Tuhan. Tepat isi deklarasi bersama antara Paus Fransiskus dan Rektor Al-Azhar Mesir di Abu Dabi bulan lalu, bahwa Tuhan tak perlu dibela. Yang dikehendaki adalah agar dengan agama seseorang bisa membela nasib manusia yang teraniaya dan mengentaskan dari derita hidupnya. Di sini terkandung pesan Tuhan bahwa agama itu sumber dan penebar rahmat bagi semesta. Agama itu penggerak kedamaian dan pilar peradaban, bukan gerakan yang penuh intimidasi dan menakutkan.

Politik Atas Nama Tuhan

Mengingat semangat beragama masyarakat Indonesia begitu tinggi, sementara itu para politisi tengah bekerja keras mengumpulkan suara untuk memenangkan kontestasi pemilu dan pilkada, maka agama dipandang sangat instrumental jika  dimanipulasi untuk kontestasi politik. Ketika kesadaran masyarakat sebagai warga negara (sense of citizenship) masih rendah,  maka orang lebih mudah membangun afiliasi politik atas dasar kesamaan etnis dan agama. Namun karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka diperlukan insentif lain untuk menarik mereka. Antara lain uang, kesamaan ormas, dan slogan ideologis-utopis untuk membangkitkan emosi dan militansi  kelompok.  

Ideologi tanpa ikatan emosional dari  pendukungnya akan mati pelan-pelan, sehingga setiap perjuangan politik kekuasaan mesti “menciptakan” musuh bersama untuk mengikat simpatisannya agar bekerja secara militan. Sikap militan dan radikal akan tumbuh jika faktor agama dan Tuhan dijadikan titik keberangkatan dan tujuan akhirnya (alpha-omega)  karena agama menawarkan insentif keselamatan  eskatologis berupa surga setelah kematian. Tak ada konsep kalah dalam perjuangan ideologi keagamaan. Yang ada hanyalah kemenangan, jika tidak di dunia, maka ditemui di akhirat nanti.

Berpolitik mengatasnamakan kehendak Tuhan menimbulkan kesulitan untuk dilakukan verifikasi, mengingat sosok Tuhan tidak terjangkau, jumlah agama banyak, dan dalam internal komunitas seagama juga banyak tokoh dan mazhab pemikiran yang tidak selalu sejalan terhadap satu masalah yang tengah dihadapi. Sering terjadi, seseorang melakukan tindakan kriminal yang bersifat horisontal dan menurut hukum agama jelas dosa, lalu yang bersangkutan menyelesaikannya dengan meloby memohon maaf pada Tuhan melalui tindakan ritual. Bahwa berdoa dan beribadah itu baik, tetapi tidak menyelesaikan kriminalitasnya. Sikap beragama semacam ini jangan-jangan ikut andil memperlemah etika sosial dalam masyarakat yang tinggi semangat agamanya, sehingga pertumbuhan korupsi sejalan dengan semaraknya ritual keagamaan. Di sini Tuhan diposisikan untuk meringankan beban jiwanya dengan limpahan maafnya. Yang demikian tidak terjadi pada masyarajat sekuler. Perbuatan kriminal mesti diselesaikan dengan hukum positif di dunia ini, tidak usah menunggu pengadilan akhirat. Mungkin mindset ini yang membuat beberapa negara sekuler tingkat korupsinya lebih rendah ketimbang masyarakat yang tinggi semangat agamanya.

Menghadapi pilpres April mendatang ini, Tuhan dan agama dilibatkan sedemikian jauh. Yang meramaikan dan membuat suhu politik panas tidak semata persaingan antar parpol, melainkan justeru antar ormas dan penceramah agama dengan melemparkan isue dan slogan keagamaan. Bahkan Tuhan pun diajak berkoalisi dalam kontestasi pemilihan capres. Pernah beredar muncul statemen, partai Tuhan tengah bersaing melawan partai syaitan. Pilpres ini layaknya sebuah perang jihad yang akan menentukan nasib Islam ke depan. Ada pula koalisi parpol dan ormas yang  mengadakan doa akbar yang tujuannya memohon pada Tuhan untuk kemenangan jagonya. Pada hal kedua pihak yang berkompetisi ini mengaku agama dan Tuhannya sama. Mungkin hanya di Indonesia fenomena ini terjadi, menambah cerita bagi anak cucu kelak.

Penulis adalah Ketua Tidar Heritage Foundation

Tulisan ini pernah terbit di harian KOMPAS 28 Februari 2019